Dalam kehidupan sehari-hari, surat perjanjian sering digunakan sebagai dasar kesepakatan antara dua pihak atau lebih, baik dalam urusan kerja, bisnis, sewa-menyewa, hingga hutang piutang. Sayangnya, masih banyak orang yang membuat surat perjanjian secara asal-asalan tanpa memahami ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, surat perjanjian yang benar menurut hukum Indonesia memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak.
Artikel ini akan membahas pengertian surat perjanjian, dasar hukum yang mengaturnya, syarat sah perjanjian, struktur yang benar, serta contoh surat perjanjian yang sesuai dengan hukum Indonesia.
Pengertian Surat Perjanjian
Surat perjanjian adalah dokumen tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Isi surat perjanjian memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta konsekuensi hukum apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut.
Surat perjanjian dapat dibuat secara sederhana maupun formal, tergantung pada kebutuhan dan tingkat kepentingan perjanjian tersebut. Namun, apa pun bentuknya, surat perjanjian harus memenuhi syarat sah agar diakui secara hukum.
Dasar Hukum Surat Perjanjian di Indonesia
Dasar hukum utama surat perjanjian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya:
- Pasal 1313 KUH Perdata: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- Pasal 1320 KUH Perdata: Mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.
Selama surat perjanjian memenuhi ketentuan dalam KUH Perdata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat.
Syarat Sah Surat Perjanjian Menurut Hukum
Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu:
- Kesepakatan para pihak
Semua pihak harus sepakat tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. - Kecakapan para pihak
Pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum, yaitu sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. - Suatu hal tertentu
Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. - Sebab yang halal
Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Struktur Surat Perjanjian yang Benar
Agar surat perjanjian sah dan mudah dipahami, berikut struktur umum yang sebaiknya digunakan:
- Judul Surat Perjanjian
Contoh: Surat Perjanjian Kerja Sama, Surat Perjanjian Hutang Piutang. - Identitas Para Pihak
Memuat nama lengkap, alamat, nomor identitas, dan kedudukan para pihak. - Premis atau Latar Belakang
Penjelasan singkat mengenai maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian. - Isi Perjanjian (Pasal-Pasal)
Mengatur hak dan kewajiban, jangka waktu, nilai perjanjian, serta ketentuan lain. - Penutup
Pernyataan bahwa perjanjian dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan. - Tanda Tangan dan Materai
Ditandatangani para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
Contoh Surat Perjanjian yang Benar Menurut Hukum Indonesia
Berikut contoh surat perjanjian sederhana namun sah secara hukum:
SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Juni 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Pihak Pertama
Nama : Andi Pratama
Alamat : Jl. Melati No. 10, Jakarta
No. KTP : 317xxxxxxxxx
Pihak Kedua
Nama : Budi Santoso
Alamat : Jl. Mawar No. 25, Jakarta
No. KTP : 317xxxxxxxxx
Dengan ini sepakat mengadakan perjanjian hutang piutang dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Pihak Pertama meminjam uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 2
Pihak Pertama wajib mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2026.
Pasal 3
Apabila Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 4
Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, serta mengikat kedua belah pihak.
Demikian surat perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi bersama.
Jakarta, 10 Juni 2026
Pihak Pertama Pihak Kedua
(tanda tangan) (tanda tangan)
Materai Rp10.000 Materai Rp10.000
Pentingnya Materai dalam Surat Perjanjian
Materai tidak menentukan sah atau tidaknya perjanjian, namun berfungsi sebagai alat pembuktian di pengadilan. Berdasarkan peraturan terbaru, nilai materai yang berlaku adalah Rp10.000.
Kesimpulan
Surat perjanjian yang benar menurut hukum Indonesia harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Selain itu, penyusunan struktur yang jelas, penggunaan bahasa yang tegas, serta penandatanganan di atas materai akan memperkuat kedudukan hukum surat perjanjian tersebut.
Dengan memahami dan menerapkan kaidah hukum yang benar, surat perjanjian dapat menjadi alat perlindungan hukum yang efektif bagi semua pihak yang terlibat.